Tuesday, May 28, 2019

Doa Sesudah Berwudhu

أَشْهَدُ أَنْ لآّاِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Asyhadu allâ ilâha illallâhu wahdahû lâ syarîka lahu wa asyhadu anna muhammadan ‘abduhû wa rasûluhû, allâhummaj'alnî minat tawwâbîna waj'alnii minal mutathahhirîna.

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci (shalih)." (Dari hadits riwayat Imam Muslim dan Imam at-Tirmidzi)
 

Saturday, May 25, 2019

Bangkitnya NU Karangpaningal

Karangpaningal, bangmisno.web.id - Musyawarah pembentukan pengurus ranting Nahdlatul Ulama (NU) Desa Karangpaningal yang diselenggarakan pada hari Jum'at 1 Februari 2019, di Masjid Mambaul Mubtadiin Cigobang Desa Karangpaningal Kecamatan Purwadadi, ditetapkan sebagai lahirnya atau bangkitnya NU Ranting Desa Karangpaningal.

Hadir dalam acara tersebut selaku ketua Tanfidziyah dan sekretaris yakni Ky. Mumuh, S.Ag dan Ky. Fathurrohman serta Katib Ky. Muslimin. Bahkan turut hadir pula pengurus NU Ranting Sindangasih Ky. Atim sembari menyampaikan gambaran mengenai berbagai kegiatan NU Ranting Sindangasih yang selama ini sudah berjalan guna memotivasi NU Ranting Karangpaningal.

Semoga dengan bangkitnya NU Ranting Karangpaningal, memberikan keberkahan terhadap masyarakat Karangpaningal khususnya warga Nahdliyin dan berkhidmat dalam naungan Ahlus Sunah Wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama menjaga warisan Hadrotus Syeikh KH. M. Hasyim Asy'ari.

Sunday, March 3, 2019

Kader Penggerak NU Purwadadi Sambut Halaqoh Kebangsaan di Banjarsari

Puluhan Kader Penggerak NU Purwadadi mantapkan Halaqoh Kebangsaan

Puluhan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (NU) beserta Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Purwadadi tengah bermusyawarah dalam rangka pemantapan Halaqoh Kebangsaan yang akan dihadiri romo Prof. Dr. KH. Ma'aruf Amin di Mushola KH. Bashoir Abdullah Purwajaya, Selasa (19/2) pekan lalu.

Bertindak selaku moderator dan Master of Ceremony (MC) yakni Ky. Fahurrohman, S.Pd.I menyampaikan bahwa halaqoh yang akan digelar pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut merupakan acaranya seorang santri dengan mengundang kyai yakni KH. Ma'aruf Amin.

Acara tersebut juga akan dihadiri oleh cucu Abah Holil Bangkalan Madura dan cicitnya Kanjeng Sunan Kalijaga.

Rencana undangan terhadap romo KH. Ma'ruf Amin dalam halaqoh tersebut, juga upaya memanfaatkan momentum atas kehadiran beliau dalam acara Munas Alim Ulama yang digelar di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo.

Ketua Halaqoh Kebangsaan, Ky. Gufron pada kesempatan lain menyampaikan bahwa Kader Penggerak NU dari Pamarican dan Banjarsari akan berbondong-bondong kerja bakti membersihkan halaman kantor PC NU Ciamis. Ajakan tersebut pun disambut dengan terbuka oleh MWC NU Purwadadi dan rencananya kader penggerak NU Purwadadi siap diakomodir. (BangMisno-Red)

DKM Albarokah Bentuk Kepengurusan Masa Khidmat 2019-2024


Puluhan jamaah dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Albarokah Karangpaningal, tengah bermusyawarah membentuk kepengurusan baru periode 2019-2024, Jum'at (22/2) pekan lalu. Resfhuffle kepengurusan DKM Albarokah ini merupakan upaya untuk meregenerasi struktural yang sempat terhambat beberapa tahun dengan harapan bahwa pengurus baru bisa lebih aktif memakmurkan masjid Albarokah.
Makmurnya sebuah masjid tidak terlepas dari peran serta pengurusnya, apalagi saat ini wakil ketua DKM Albarokah sudah mengikuti pengkaderan penggerak Nahdlatul Ulama sudah barang tentu memiliki rasa tanggungjawab yang lebih terhadap kemajuan masjid.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Masjid Albarokah belum memiliki papan informasi struktur DKM maupun petugas imam dan khatib sholat Jum'at. Prasarana tersebut merupakan kebutuhan pokok sebuah masjid jami agar masyarakat mengetahui kepengurusan DKM dan informasi sholat jum'at.

Pemantapan Ketua DKM
Musyawarah pada malam sabtu wage kemarin telah menyepakati seksi bidang dan pelindung, namun untuk kepengurusan inti yakni ketua, sekretaris, bendahara dan penasehat belum disepakati mutlak. Hal tersebut dikarenakan beberapa pejabat yang dicalonkan untuk posisi tersebut tidak hadir dan akan dimantapkan pada jum'at awal maret 2019.

Akhirnya setelah terbentuk secara mutlak dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara pengurus lama dan baru dalam waktu yang belum ditentukan, diharapkan dapat meningkatkan syiar islam yang rahmatal lil 'alamin dengan berhaluan ahlussunah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. (BangMisno)

Saturday, February 16, 2019

Kedaulatan Raja

Pengertian Kedaulatan Raja Dan Teorinya.  Konsep Kedaulatan Raja hampir sama tuanya dengan gagasan Kedaulatan Tuhan. Bahkan sampai abad ke-6, dimana semua negara yang tercatat dalam sejarah selalu dipimpin oleh penguasa yang bersifat tuturn temurun, yang biasa disebut sebagai Raja atau Ratu.

Definisi Kedaulatan Raja
Pengertian Kedaulatan Raja. Kedaulatan sebuah negara terletak di tangan raja, sebab raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat dan kokoh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja.

Teori Kedaulatan Raja
Teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV. Pada zaman modern model kekuasaan ini telah ditinggalkan negara-negara di dunia, karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas (absolut), sewenang-wenang dan otoriter.

Pelopor teori ini adalah Machiavelli dan Thomas Hobbes. Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh para raja, maka raja berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan Raja Louis XVI dari Prancis dengan sombongnya berkata "L'ettat C'est Moi" yang berarti "Negara adalah Saya"

Pelopor :

Dalam penghujung abad ke-16, di Eropa muncul pemikiran-pemikiran politik yang menitik beratkan pada kedaulatan raja sebagai sumber kekuasaan politik. Dengan adanya paham ini kekuasaan Gereja terhadap kerajaan-kerajaan di Eropa mulai memudar. Raja sebagai penguasa dalam sistem negara monarki mempunyai kekuasaan dominan terhadap elemen-elemen yang ada dalam negara. Karena – hal ini berasal dari asumsi - rakyat menyerahkan kekuasan mereka kepada raja untuk mengatur kehidupan warga negara. Awalnya konsep ini dapat diterima oleh rakyat. Namun, lama kelamaan kekuasaan raja yang dominan membawa rakyat kearah yang tidak memberikan ruang dan hak kebebasan dan kemerdekaan bagi rakyat. Dengan kondisi yang merugikan rakyat kemudian kekuasaan raja yang dominan dibatasi.

Dalam konsep kedaulatan raja ini, Raja lah yang dipandang mempunyai kekuasaan tertinggi atas apa saja. Seperti dikatakan oleh Montesquieu, imperium’ merupakan konsep ‘rule over individuals by the prince’, sedangkan dominium atau ‘dominion’ merupakan ‘rule over things by the individuals’. Namun, jika kedua pengertian itu berhimpun jadi satu, maka sang Raja sudah dipastikan menjadi tiran yang tidak dapat dikendali oleh apapun dan siapapun. Tentu, di zaman sekarang, pengertian yang demikian ekstrim sudah banyak ditinggalkan orang. Meskipun demikian, negara-negara yang berbentuk kerajaan masih cukup banyak di dunia sekarang ini. Akan tetapi, semua kerajaan-kerajaan yang masih ada itu, pada umumnya, sudah mengalami perubahan mendasar dalam cara bekerjanya sehari-hari.

Di zaman sekarang, konsep kedaulatan rakyat tidak lagi dikaitkan dengan kedaulatan Tuhan, melainkan diintegrasikan dengan konsep kedaulatan rakyat, sehingga negara-negara kerajaan dewasa ini berhasil membedakan dan memisahkan antara fungsi kepala negara dengan kepala pemerintahan.Karena itu, muncullah konsep monarki konstitusional (constitutional monarchy) dalam praktik. Negaranya adalah kerajaan, tetapi hukum tertinggi yang berlaku adalah konstitusi. Dengan demikian, dewasa ini, tidak ada masalah dengan pengertian umum mengenai kerajaan yang menganut paham kedaulatan raja, karena pada saat yang sama kerajaan-kerajaan itu dapat mengadopsi gagasan-gasan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sekaligus.
Teori Kekuasaan berdasarkan Tuhan kemudian dalam perkembangannya sejarahnya mengalami otokritik dan pemberontakan, karena dalam kenyataanya kekuasaan yang bedasarkan Tuhan dalam sejarah Eropa menimbulkan kesewenang-wenangan pemegang otoritas Tuhan sehingga memunculkan reaksi yang kemudian berhasil memisahkan kekuasaan negara dari gereja atau dengan kata lain sekulerisasi. Dari sanalah kemudian berkembang teori kekuasaan atau kedaulatan raja yang memandang bahwa rajalah yang berkuasa.

Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia kontemporer, bentuk-bentuk kedaulatan raja (monarkhi) ini ternyata masih diakui dan terdapat di negara Indonesia yaitu di Daerah Istimewa Jogjakarta.

Hal tersebut mendapatkan legitimasi berdasarkan Pasal 18 A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa“ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Secara lebih tegas, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 tersebut memberi payung hukum bagi eksis dan berdirinya suatu bentuk kerajaan peninggalan masa lampau di Jogjakarta yang bukan hanya berupa cagar budaya namun juga mempunyai kekuasaan dengan ditetapkannya Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta dan Paku Alam sebagai sebagai Wakilnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenal pula sistem monarkhi atau kerajaan atau kedaulatan raja dalam arti tertentu sesuai dengan apa yang ada dalam sistem pemerintahan DIY.

Monday, February 4, 2019

Percepat Harokah Nahdlatul Ulama, MWCNU Purwadadi Telah Membentuk Ranting NU di Purwajaya dan Karangpaningal

Syuriah MWC NU Purwadadi

Purwadadi, Bangmisno.web.id - Mengkhawatirkannya kondisi negara dalam tahun politik ditengah maraknya kepentingan dan ambisi kekuasaan yang menghalalkan segala cara baik dengan serangan fitnah dengan tameng agama serta ujaran kebencian yang melampaui batas, membuat organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama terus melakukan pembinaan terhadap warga Nahdliyin, salah satunya dengan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Pembentukan Ranting NU.